Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Pasal 8 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 814.1/169/SJ Tanggal 10 Januari 2013 Tentang Penegasan Larangan Pengangkatan Tenaga Honorer bagi Gubernur dan Bupati/Walikota se-Indonesia serta ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, maka Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pohuwato mengimbau kepada semua unit kerja, termasuk sekolah dan puskesmas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato agar tidak merekrut lagi tenaga honorer, kontrak atau non PNS lainnya tanpa sepengetahuan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

Meski disadari masih banyak perangkat daerah yang sangat membutuhkan tenaga tambahan, namun hal ini akan dipenuhi secara bertahap melalui mekanisme Pengadaan Aparatur Sipil Negara (PNS dan PPPK), sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rekonsiliasi Data Non PNS dimaksudkan untuk menyesuaikan kembali database non PNS yang ada pada aplikasi elektronik Non PNS Kabupaten Pohuwato. Untuk mempercepat proses rekon data non PNS se-Kabupaten Pohuwato, maka pengelolaan e-NON PNS wajib dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah agar informasi data Non PNS yang diinput di aplikasi sesuai dengan data pada setiap unit kerja.